Asesmen Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

June 27, 2019

Proses perencanaan dan pengelolaan proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan efisien sehingga merugikan negara. Pada tahun 2017, Indonesia kehilangan dana sebesar Rp 1,5 triliun akibat korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mempersempit ruang penyimpangan dan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Salah satu upaya tersebut dengan menerbitkan kebijakan yang mengatur proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Meski sudah ada sejumlah aturan, Indonesia masih perlu menerbitkan undang-undang khusus yang meregulasi proses pengadaan barang dan jasa yang komprehensif dan menjamin partisipasi publik.

Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) bersama ICW, atas dukungan Hivos melakukan penilaian terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai potensi perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa di Tanah Air.

Baca lebih lanjut hasil evaluasi kuantitatif terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa Indonesia di dokumen di bawah ini.

Sebagai catatan, pendapat di dalam dokumen ini merupakan pernyataan Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) dan organisasi mitranya, dan tidak mewakili opini Hivos. Hivos tidak bertanggung jawab atas isi laporan ini. Jika Anda menemukan perbedaan makna di dalam dokumen ini, silahkan merujuk ke dokumen asli dalam Bahasa Inggris yang tersedia di tautan ini.

Peraturan terkait lain mengenai pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh LKPP:


UNDUH