Distribusi dan Pengadaan Program Bantuan Sosial Bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Kota Semarang

October 1, 2020

Pandemi Covid-19 tak hanya memporak-porandakan sektor kesehatan tetapi juga ekonomi. Pemerintah Indonesia sempat mengandalkan sektor UMKM untuk menggerakkan roda ekonomi dalam negeri seperti saat krisis moneter melanda Tanah Air pada tahun 1998. Sayangnya, UMKM kini justru menjadi salah satu sektor yang paling terdampak krisis akibat wabah virus corona baru.

Kondisi ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Semarang yang memiliki kasus positif Covid-19 tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, ada 1.538 UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di kota ini. Untuk menyelamatkan sektor UMKM dari keterpurukan, pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pun melaksanakan berbagai program pemberdayaan dan pemberian bantuan sosial untuk pelaku UMKM.

Sebagai upaya mengetahui efektivitas program pemberian bantuan oleh pemerintah untuk UMKM, PATTIRO Semarang didukung oleh Program Keterbukaan Kontrak Hivos Asia Tenggara melakukan survei online terhadap pelaku UMKM di Kota Semarang. Melalui survei, organisasi yang bergerak di isu transparansi ini juga berusaha mengidentifikasi lebih dalam permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

PATTIRO Semarang mensurvei 397 pelaku UMKM yang tersebar di 16 kecamatan pada periode 13-31 Mei 2020. Dari jumlah itu, hanya 317 data yang kembali dan dapat diolah. Survei online ini dilakukan mengikuti waktu pendistribusian bantuan sosial oleh Pemkot Semarang agar jawaban responden sesuai dengan kondisi yang dialami.

Survei ini menunjukkan, sejumlah 48,3 persen pelaku UMKM mengalami persoalan pemasaran, 30,7 persen mengalami persoalan keuangan, 15 persen mengalami persoalan lainya, dan 5,6 persen mengalami persoalan produksi. Survei ini juga mengemukakan bahwa ada 58,5 persen pelaku UMKM yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sejumlah 44,9 persen diantaranya mengaku menerima sembako sementara sisanya menerima bantuan berupa penundaan angsuran Kredit Wibawa, bantuan tunai, keringanan tarif PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan lainnya. Para pelaku UMKM Kota Semarang menilai, proses pendistribusian dan pengadaan bantuan sosial cukup transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, PATTIRO Semarang merekomendasikan sejumlah hal kepada Pemkot Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. PATTIRO Semarang mendorong agar pemerintah salah satunya untuk menerbitkan peraturan terkait skema perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi COVID-19 melalui program bantuan sosial yang sesuai kebutuhan. Pemerintah juga harus memperluas kemitraan dengan UMKM terdampak COVID-19 dengan memanfaatkan jejaring yang sudah ada.DPRD pun perlu meningkatkan keaktifannya dalam melakukan pengawasan pengadaan dan distribusi program bantuan sosial bagi UMKM terdampak COVID-19 di kota Semarang.

Untuk membaca hasil survei PATTIRO Semarang selengkapnya unduh Kertas Kerja Kebijakan Pengadaan Program Bantuan Sosial Bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Kota Semarang berikut ini.


Judul            :  Kertas Kerja Kebijakan Pengadaan Program Bantuan Sosial Bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Kota Semarang

Tahun            :  2020

Penulis          :  PATTIRO Semarang

Bentuk           :  pdf

 

DOWNLOAD