Hentikan Kerugian Anggaran Negara dengan Keterbukaan Kontrak

May 8, 2019

Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan barang dan jasa. Sayangnya, proses perencanaan dan pengelolaan proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan efisien menyebabkan kerugian anggaran negara mencapai kira-kira 15 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya.

Sebagai upaya menghentikan kerugian negara dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan APBN, Hivos bersama Article 19, atas dukungan Kementerian Luar Negeri Belanda, menjalankan program Keterbukaan Data Kontrak di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi di sektor pengadaan barang dan jasa, memperkuat partisipasi publik dalam porses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan proses penyusunan kontrak pemerintah.

Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, kami melakukan advokasi guna memperbaiki proses penyusunan kontrak dan ketersediaan data. Di waktu yang bersamaan, kami juga memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat sipil agar mampu mentransformasikan data yang diperoleh menjadi informasi yang dapat digunakan warga.

Saat ini, di Indonesia, kami bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam mempromosikan transparansi di sektor pengadaan barang dan jasa dan pemerintah untuk menjadikan isu keterbukaan kontrak sebagai sebuah rencana aksi nasional di dalam agenda Open Government Partnership (OGP). Kami juga mendukung ICW merevitalisasi platform opentender.net guna meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa serta mengidentifikasi potensi korupsi dan kerugian negara.

Selain ICW, Hivos juga menggandeng Publish What You Pay (PWYP) Indonesia untuk mendorong keterbukaan kontrak dan transparansi perizinan di sektor tambang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satu provinsi penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Ini penting dilakukan mengingat penerbitan izin di sektor tambang merupakan area yang paling rentan terhadap korupsi dan tak memiliki ruang bagi publik untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Parahnya lagi, minimnya akses terhadap informasi perizinan dan dokumen kontrak mencegah publik memonitor operasi tambang dan memastikan akuntabilitas pemerintah.

Melalui kerja sama ini, PWYP Indonesia berupaya meningkatkan partisipasi publik, khususnya kelompok perempuan dan pemuda, untuk memantau operasi tambang di Provinsi NTB. Untuk mewujudkan itu, PWYP Indonesia akan memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat agar mampu memahami tata kelola tambang secara umum dan pentingnya dokumen perizinan dan kontrak tambang agar dapat melakukang pemantauan secara mandiri. Tak ketinggalan, PWYP Indonesia juga akan mengasistensi pemerintah daerah untuk membuka kontrak dan perizinan tambang di NTB.