Melawan Korupsi Pasca Pemilu: Rekomendasi dari Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Pemerintah Terpilih

May 29, 2019

Pemilihan umum (pemilu) baru saja usai dilaksanakan. Masyarakat saat ini tengah menantikan hasil resminya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagi gerakan anti korupsi, pemilu, di satu sisi, memberikan peluang terpilihnya para pemimpin yang dapat mengawal program-program pembangunan yang akan datang dengan transparan dan akuntabel. Namun, di sisi lain, pemilu juga terindikasi sebagai saat-saat di mana perilaku korupsi cenderung meningkat. Dengan Indonesia yang hanya mendapatkan skor 38 dalam Corruption Perception Index (CPI) 2018, dibutuhkan strategi yag efektif untuk mengeluarkan negara ini dari dekadensi upaya pemberantasan korupsi.

Sebagai respon atas tantangan tersebut, Transparency International Indonesia (TII), dengan dukungan dari Hivos South East Asia dan Uni Eropa, menyelenggarakan sebuah seminar dan konsolidasi nasional masyarakat sipil anti korupsi di Jakarta pada tanggal 29 dan 30 April 2019. Dengan mengangkat tema demokrasi, korupsi, dan oligarki, kegiatan ini ditujukan untuk menguatkan cita-cita dan tujuan bersama dari gerakan anti korupsi, serta mengembangkan strategi-strategi hukum, politik, dan sosial yang dibutuhkan untuk mengawal program pembangunan pemerintah terpilih selama lima tahun ke depan.

“Sudah bukan waktunya lagi untuk berdebat tentang siapa kandidat presiden yang kita pilih. Sekarang saatnya kita memberikan rekomendasi strategis yang konkret untuk mendukung program pembangunan pemerintah terpilih,” ucap Muhammad Ilham, Program Development Manager Freedom and Accountability Hivos SEA, saat membuka kegiatan tersebut.

Narasumber dalam kegiatan ini, antara lain adalah Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta, Ketua Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan Universitas Airlangga, Iman Prihandono, dan Sekretaris Jenderal TII, Dadang Trisasongko.

Tiga Sektor Utama Korupsi

Melalui serangkaian diskusi tematik, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, yang terdiri dari 28 organisasi masyarakat sipil (OMS), mengidentifikasi sektor sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, serta penegakan hukum sebagai tiga sektor teratas untuk kasus-kasus korupsi. Analisis yang dilakukan atas kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi di ketiga sektor inilah yang paling banyak merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, pada tahun 2016, KPK menyatakan bahwa potensi kerugian di sektor mineral dan batubara diperkirakan melebihi 42,2 triliun rupiah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mencapai sekitar 133,6 triliun rupiah dari transaksi ekspor batubara yang tidak dilaporkan.

Rekomendasi Masyarakat Sipil

Untuk mengatasi tingginya prevalensi korupsi di ketiga sektor tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia mengajukan rekomendasi program prioritas untuk masing-masing sektor. Rekomendasi tersebut, antara lain, meminta pemerintah untuk merevisi peraturan mengenai transparansi di sektor sumber daya alam.

“Partisipasi masyarakat dalam semua rantai nilai pertambangan, dengan afirmasi terhadap keterlibatan perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” ungkap Leni Marlinda, peneliti dari Garut Government Watch, mewakili koalisi tersebut.

Rekomendasi lainnya adalah mendorong revisi atas Peraturan Pemerintah mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, mendorong dibukanya informasi kepemilikan (beneficial ownership) dan rekam jejak para penyedia barang dan jasa, serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai indikator capaian untuk kepolisian dan kejaksaan.

“Kami akan bawa [rekomendasi] ini, nunggu tanggal 22 Mei. Nanti kami akan ketemu dengan tim yang mereka tunjuk untuk memastikan program mereka masuk di dalam program pembangunan,” ujar Dadang Trisasongko. “Kami akan fasilitasi mereka [pemerintah terpilih] juga, dorong mereka untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan KPK.”

Versi lengkap dari rekomendasi tersebut dirilis dalam bentuk komunike bersama yang dapat diakses disini.

***

“Arikel ini telah dipublikasikan pada situs web Open Up Contracting, Promoting Civic Engagement in Public Contracting. Klik disini untuk melihat artikelnya.