Memampukan dan Menjadikan Perempuan Agen Perbaikan Pelayanan Publik

March 19, 2019

Kemiskinan yang dialami perempuan muncul sebagai akibat dari ketimpangan akses ekonomi, termasuk juga pendidikan dan kesehatan. Norma-norma diskriminatif yang ada di masyarakat menempatkan perempuan di jenis-jenis pekerjaan tertentu dan menghalangi mereka memperoleh layanan pendidikan berkualitas. Pandangan masyarakat yang belum berkeadilan gender pun kerap menghambat perempuan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terbaik. Ironisnya, tak jarang pemerintah ikut memperparah situasi dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang tak responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan.

Agar perempuan bisa keluar dari jerat situasi-situasi merugikan itu, diskriminasi perlu dihapuskan. Perempuan pun perlu diberi ruang dan kesempatan untuk terlibat di berbagai upaya perbaikan akses terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sayangnya, sebagian besar perempuan belum memiliki kemampuan dan kapasitas serta belum mendapat dukungan memadai untuk dapat berpartisipasi mewujudkan perbaikan-perbaikan itu.

Organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki peran penting dalam memampukan perempuan mewujudkan hal itu – memperoleh kemandirian ekonomi serta akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas hingga melepaskan diri dari diskriminasi. OMS tak hanya sekadar memapukan perempuan dalam mengakses informasi publik. OMS dapat mengambil andil besar dalam mendorong kelompok perempuan agar memahami informasi publik terkait anggaran dan pengadaan barang, menyampaikan rekomendasi di forum-forum publik dan proses perencanaan, mengawasi penggunaan anggaran, dan penerapan pelayanan publik.

Melalui program SPEAK (Strengthening Public services through the Empowerment of women-led Advocacy and Social Audit networKs), sebuah program selama empat tahun yang didukung Uni Eropa dan Kementerian Luar Negeri Belanda, Hivos bersama para mitranya berupaya melembagakan paritisipasi masyarakat yang efektif dan konstruktif dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah untuk mengatasi kemiskinan struktural dengan lebih baik.

open contracting

SPEAK tak hanya bertujuan memampukan OMS dan kelompok perempuan di tingkat lokal dalam memanfaatkan informasi publik terkait pendidikan dan kesehatan, tetapi juga untuk melakukan advokasi anggaran yang responsif gender dan inklusif, dan memfasilitasi audit sosial. Program ini juga mendorong keduanya untuk melibatkan pemerintah dan media lokal dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa publik melalui pengawasan berbasis masyarakat. Dengan begitu, tak hanya memampukan perempuan, program SPEAK juga menjadikan perempuan sebagai agen perbaikan pelayanan publik di Indonesia.

Hivos bekerja sama dengan OMS di tingkat nasional dan lokal, seperti Transparency International Indonesia (TI-Indonesia), Bojonegoro Institute, Pattiro Semarang, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Organisasi-organisasi ini juga berkolaborasi dengan Hivos dalam melaksanakan program Open Up Contracting, sebuah program yang mendorong keterbukaan dan pemanfaatan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

TI-Indonesia, Bojonegoro Institute, and Pattiro Semarang memfokuskan kerja-kerjanya untuk membangun kapasitas OMS dan lima kelompok perempuan di tingkat daerah agar mampu mengadvokasi anggaran yang resposif gender. Mereka juga memampuakan para perempuan untuk mengawasi mekanisme penanganan komplain oleh pemerintah dan memfasilitasi audit sosial. Tak berhenti di situ, ketiga OMS itu juga mempromosikan pelembagaan penanganan komplain dan mendorong perluasan akses informasi terkait anggaran dan pengadaan barang di sektor kesehatan dan pendidikan di Semarang dan Bojonegoro.

Sementara itu, AJI Jakarta bersama Hivos bekerja membangun jaringan yang terdiri dari jurnalis investigatif dan jurnalis warga yang dapat melaporkan kasus-kasus korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan di lima kota antara lain Jakarta, Bojonegoro (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Bandung (Jawa Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat).