Membawa Inisiatif Keterbukaan Kontrak ke Tingkat Daerah

July 17, 2019

Kota Semarang adalah salah satu daerah di Indonesia yang mendukung implementasi keterbukaan kontrak. Kota ini memiliki modal kuat untuk berhasil: pemerintah yang progresif dan masyarakat sipil yang aktif. Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat sipil, diwakili PATTIRO Semarang, hadir di pertemuan LOCI Kick-Off pada 28 Mei lalu di Ottawa, Kanada untuk berbagi pengalaman mempromosikan inisiatif keterbukaan kontrak di daerahnya.

“Keterbukaan kontrak bukan hanya tentang data dan teknologi, tetapi juga tentang hak masyarakat dan akses terhadap pembangunan,” kata Edwin Huizing, Direktur Eksekutif Hivos, saat pembukaan pertemuan Local Open Contracting Initiatives (LOCI) pada 28 Mei 2019 di Ottawa, Kanada, satu hari sebelum Konferensi Global Open Government Partnership (OGP) dibuka.

Kota Semarang, Indonesia, salah satu pemerintah lokal yang hadir di pertemuan LOCI, mendukung keterbukaan kontrak dan tengah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsipnya.

Hal penting apa yang dibutuhkan agar implementasi keterbukaan kontrak berhasil? Menurut Widi Nugroho, Direktur Eksekutif PATTIRO Semarang, perlu masyarakat yang aktif dan pemerintah yang progresif. “Inisiatif apapun, termasuk keterbukaan kontrak, tak akan berhasil jika tak ada keterlibatan masyarakat,” tegasnya. ‘

Meski telah memiliki modal cukup baik, pemerintah dan masyarakat sipil Kota Semarang masih perlu menuntaskan sejumlah persoalan. Untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa di kota itu, Hivos mengundang PATTIRO Semarang dan pemerintahnya hadir di pertemuan LOCI.

Di acara itu, dua perwakilan Indonesia itu berkesempatan untuk belajar dari pengalaman aktor-aktor dari negara lain, menggali solusi, dan mengembangkan inisiatif keterbukaan kontrak yang telah mereka punya. Mereka juga menggunakan momen tersebut untuk menceritakan pengalamannya mempromosikan keterbukaan kontrak di Kota Semarang kepada perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil dari Filipina, Kolombia, Argentina, Meksiko, Kenya, dan Nepal.

Baik Widi Nugroho (di sebelah kanan di foto) dan Yudi Hardianto Wibowo, Kepala Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kota Semarang (di sebelah kiri di foto) menceritakan, banyak pembelajaran yang mereka tarik dari proses diskusi di pertemuan itu. Mereka baru menyadari bahwa ternyata pemerintah dan masyarakat sipil telah miliki pandangan yang sama tentang kondisi keterbukaan kontrak di Kota Semarang. Keduanya sepakat pengetahuan warga mengenai proses pengadaan barang dan jasa masih minim. Mereka pun sependapat bahwa warga belum memahami pentingnya proses itu terhadap kehidupan mereka. “Itu terjadi karena pemerintah tidak aktif memberikan sosialisasi mengenai pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat,” ujar Widi.

Mereka menyimpulkan, Kota Semarang sudah cukup maju dalam hal penanganan pengaduan. Mereka memiliki pelayanan pengaduan LAPOR Hendi yang telah digunakan warga untuk menyampaikan keluhannya walaupun tidak secara khusus untuk pengadaan barang dan jasa saja. Namun, masih ada sejumlah aspek lain di proses pengadaan barang dan jasa Kota Semarang, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas, yang perlu diperbaiki, termasuk sistem informasinya.

Selain itu, belum banyak masyarakat sipil Kota Semarang yang bekerja sama dengan jurnalis lokal untuk menginvestigasi proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mereka bisa belajar dari masyarakat sipil dan jurnalis di Caldas, Kolombia dan Mexico City, Meksiko yang telah sering dan berhasil mengungkap penyimpangan dan korupsi proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pemerintahnya.

Dari pembelajaran itu, pemerintah Kota Semarang dan PATTIRO Semarang sepakat untuk melakukan sejumlah perbaikan guna mendorong implementasi keterbukaan kontrak di daerah mereka. Pemerintah berkomitmen menyusun regulasi yang mengatur pembentukan bagian pengaduan di sektor pengadaan barang dan jasa dan menyiapkan orang untuk mengelola bagian pengaduan tersebut. Sementara itu, PATTIRO Semarang akan terus melanjutkan kerjanya memberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas kepada warga agar mampu melakukan pengawasan dan pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa melalui platform yang telah disediakan. Organisasi ini juga akan terus mendorong terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang adil gender dan inklusif agar sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan, terutama perempuan dan difabel.

Meski belum sempurna, komitmen pemerintah Kota Semarang dan kontribusi PATTIRO Semarang dalam mendorong keterbukaan kontrak di wilayah mereka perlu diapresiasi dan terus didukung. Pemerintah lokal dan masyarakat sipil di kota/kabupaten lain di Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari Kota Semarang dan ikut mendorong replikasi inisiatif keterbukaan kontrak lokal ke tingkat nasional agar lebih berkelanjutan dan berdampak luas.