Mempromosikan Keterbukaan Kontrak di Indonesia

May 17, 2019

Oleh Siti Juliantari, Koordinator Divisi Kampanye Publik di Indonesia Corruption Watch

 

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa, Hivos bersama Article 19 menjalankan program Keterbukaan Data Kontrak, atas dukungan Kementerian Luar Negeri Belanda. Dalam menjalankan program ini, Hivos menggandeng sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia, salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW bersama Hivos mempromosikan keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa sebab sektor ini rentan terhadap praktik korupsi.  ICW menemukan bahwa 40 persen dari kasus korupsi yang diproses berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Merespon hal ini, pemerintah perlu melakukan setidaknya dua hal. Pertama, pemerintah harus memberikan kejelasan dan kepastian dalam mengatur keterbukaan informasi di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Kedua, pemerintah perlu membuka ruang bagi publik untuk dapat berpartisipasi di dalam mengawasi pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal keterbukaan informasi, masyarakat dapat memanfaatkan e-procurement untuk melihat semua proyek yang tengah dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan di tingkat nasional dan lokal. Namun, pemerintah masih belum membuka informasi detil mengenai rincian proyek dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa. Ini terjadi karena peraturan Komisi Informasi tentang Standar Pelayanan Informasi Publik belum secara jelas menyatakan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa sebagai informasi publik yang harus disediakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Akibatnya, mereka secara sepihak dapat menentukan apakah informasi pengadaan barang dan jasa termasuk ke dalam dokumen terbuka atau tertutup.

Untuk mengatasi ketidakjelasan tersebut, ICW melakukan sebuah kampanye untuk mengklarifikasi status dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa. ICW juga mengadvokasi pemerintah untuk menjadikan isu keterbukaan kontrak sebagai rencana aksi nasional di dalam agenda Open Government Partnership. Harapannya, jika advokasi tersebut berhasil, Komisi Informasi Pusat (KIP) akan menerbitkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik terbaru yang secara jelas menyatakan bahwa dokumen-dokumen terkait pengadaan barang dan jasa merupakan informasi publik, termasuk rinciannya.

Selain itu, ICW juga mengembangkan platform publik bernama  opentender.net sejak tahun 2012. Portal ini bertujuan mendorong publik untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa, serta mempercepat implementasi keterbukaan kontrak di Indonesia. Portal Open Tender mengakumulasi data pengadaan barang dan jasa dari seluruh instansi pemerintah di tingkat nasional dan lokal. Portal ini juga membantu publik dan para pihak terkait dalam mengidentifikasi resiko, mencegah korupsi, dan memberikan dasar untuk menginvestigasi sejumlah kasus di dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Siti Juliantari dari ICW (keempat dari kiri) bersama para penerima penghargaan Future Against Corruption di Berlin pada 12 December 2018. Foto oleh Transparency International

Pada Desember 2018, Opentender.net terpilih sebagai satu dari tiga pemenang penghargaan Future Against Corruption (FAC), sebuah kompetisi yang diadakan oleh Transparency International bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi Jerman (BMZ). Opentender.net merupakan sebuah inovasi dari generasi Indonesia yang secara efektif berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa.