Merebut Kembali Lahan yang Dirampas

May 3, 2019

Oleh Indonesia Corruption Watch

 

Keterbukaan kontrak perlu untuk diterapkan di dalam sektor sumber daya alam (SDA). Keterbukaan kontrak dapat membuka ruang bagi publik untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan dalam waktu yang bersamaan mampu mewujudkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan SDA.

Meski pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada kenyataannya, publik masih kesulitan mengakses dokumen-dokumen kontrak pemerintah, termasuk di sektor SDA. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengalami langsung kesulitan itu di Kalimantan Timur.

Pada tahun 2015, JATAM mengajukan permohonan informasi mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Perkebunan Kaltim Utama (PT. PKU) kepada Badan Pertanahan Nasional di Kalimantan Timur. Permohonan itu diajukan setelah PT. PKU mengambil alih lahan pertanian di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kutai Kertanegara-Muara Jawa, Loa Janan, dan Sanga-Sanga, termasuk juga sebagian Desa Sungai Nangka, Teluk Dalam.

Permohonan itu ditolak mentah-mentah oleh BPN. BPN beranggapan bahwa dokumen yang diminta tersebut tidak termasuk informasi publik. Penolakan itu membuat JATAM lantas mengajukan gugatan ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur. Setelah satu tahun gugatan diproses, KI Provinsi Kalimantan Timur memutuskan bahwa dokumen izin HGU merupakan informasi publik.

Setelah JATAM berhasil memperoleh dokumen tersebut, terungkap bahwa lahan perkebunan milik PT. PKU diambil alih tanpa persetujuan pemilik tanah.

Para pemilik lahan di area itu hingga saat ini masih berjuang merebut kembali lahan yang diambil alih secara paksa oleh perusahaan. Mereka menolak melakukan negosiasi dengan PT. PKU yang menjanjikan kesejahteraan bagi mereka namun di waktu yang bersamaan mengkriminalisasi banyak petani. Saat ini, ada dua petani yang tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tenggarong, Kutai Kertanegara.

Pengambilalihan dan perampasan lahan merupakan alasan utama yang menjadikan keterbukaan kontrak di sektor SDA sangat penting. Proses pengadaan barang dan jasa yang terbuka dan inklusif akan membuka ruang partisipasi bagi publik untuk mengawasi perizinan yang diterbitkan pemerintah.