Open Tender: Bagaimana Keterbukaan Kontrak Dapat Mencegah Korupsi

May 13, 2019

By Indonesia Corruption Watch

 

Sektor pengadaan barang dan jasa sangat rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan bahwa 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK sebagian besar merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) antara tahun 2010 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa, rata-rata, 30 persen dari kasus korupsi merupakan kasus terkait pengadaan barang dan jasa.

Di Indonesia, data pengadaan barang dan jasa sebenarnya relatif terbuka dan dapat diakses melalui situs resmi pemerintah. Hanya saja, pertanyaan yang sama belum terjawab yaitu bagamana masyarakat menggunakan informasi tersebut untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik?

ICW telah mengembangkan sebuah instrumen yang disebut OpenTender untuk membantu publik mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. OpenTender dapat digunakan untuk menganalisa seluruh data pengadaan barang dan jasa elektronik (e-procurement) di Indonesia dan memberikan nilai risiko kepada setiap proyek antara 1 sampai 20. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula potensi korupsi dan kecurangannya.

Masyarakat sipil Indonesia di sejumlah daerah telah menginisiasi advokasi berbasis OpenTender, termasuk satu organisasi masyarakat sipil (OMS) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada tahun 2017, Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) mengidentifikasi adanya potensi korupsi dalam proyek pembangunan sekolah di daerahnya. Setelah melakukan analisis lebih lanjut, KRPK pun melaporkan temuan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menerima laporan masyarakat sipil dan merampungkan proses investigasi, KPK pun menahan Bupati Blitar dan sejumlah pihak lain yang terlibat di dalam kasus tersebut, termasuk kepala daerah lain di Jawa Timur.

Selain masyarakat sipil, OpenTender juga memberikan data awal bagi jurnalis untuk menulis liputan investigatif mengenai proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2016, sejumlah jurnalis dari Sulawesi mengidentifikasi berbagai proyek pengadaan barang dan jasa di OpenData seperti pengadaan ternak di Jeneponto, makanan atlet di Kendari, bus eksekutif untuk anggota DPRD Manado, dan traktor tangan di seluruh Sulawesi Selatan. Para jurnalis menemukan potensi praktik-praktik kecurangan di dalam laporan mereka, mulai dari spesifikasi indikatif yang mengisyaratkan merk tertentu hingga produk yang hilang atau proyek fiktif.

Untuk pemerintah daerah, OpenTender juga diperkenalkan sebagai referensi bagi kantor-kantor inspektorat untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah atau menginisiasi audit internal di daerah mereka. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan penggunaan teknologi tidak cukup, keterlibatan masyarakat di setiap level merupakan kunci penerapan pelayanan publik yang baik.

Untuk informasi lebih lanjut mengengai OpenTender and ICW, kunjungi www.opentender.net dan www.antikorupsi.org.