Pandemi Covid-19: Memastikan transparansi pengadaan barang dan jasa pada masa bencana

April 27, 2020

Presiden Joko Widodo menetapkan penyebaran penyakit Covid-19 sebagai bencana nasional pada Senin, 13 April 2020. Pemerintah harus bergerak lebih cepat demi menganggulangi penyebaran penyakit baru ini. Meski begitu, pemerintah tetap perlu mengedepankan transparansi dalam proses penanganan bencana, termasuk dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hivos percaya, ini diperlukan untuk memastikan upaya pemerintah sejalan dengan kebutuhan warga dan uang negara pun tak terbuang percuma.

Penetapan status penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional memiliki sejumlah konsekuensi, tak hanya di ranah hukum tetapi juga koordinasi. Kini, pemerintah merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam mengatasi krisis yang terjadi saat ini. Otomatis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) lah yang berwenang memimpin koordinasi penanggulangan bencana, di bawah komando presiden. Tak hanya itu, penetapan ini juga memberikan kemudahan akses kepada BNPB untuk melakukan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan melakukan pengadaan barang dan jasa.

Saat ini, negara-negara di seluruh dunia tengah berlomba melakukan pengadaan barang dan jasa untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing. Pemerintah tak boleh kalah cepat membeli berbagai barang yang dibutuhkan, mulai dari alat tes, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, hingga sarana dan prasarana rumah sakit yang menjadi rujukan. Merespon hal itu, Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan anggota timnya di kabinet untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pemerintah melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung. Proses pengadaan yang pada waktu normal memakan waktu belasan hingga puluhan hari pun bisa dipersingkat menjadi hanya beberapa hari.

Meski harus bergerak cepat, pemerintah tetap perlu mengedepankan transparansi dan menerapkan prinsip keterbukaan kontrak di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tanpa dua hal itu, dikhawatirkan, anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp75 triliun khusus untuk belanja di sektor kesehatan akan minim efektivitas serta rentan terhadap inefisiensi, penyimpangan, bahkan korupsi.

LKPP melalui Surat Edaran atas pelaksanaan PBJ Penanganan Darurat Covid-19 tetap mewajibkan pemerintah sebagai pengguna anggaran, baik di tingkat nasional atau daerah, untuk menetapkan kebutuhannya guna mengatasi penyebaran virus corona baru. Kebijakan ini, jika prosesnya transparan, dapat membuka peluang partisipasi warga untuk berkontribusi dalam merespon situasi krisis Covid-19. Selain itu, ketersediaan informasi kebutuhan secara rinci juga memungkinkan publik memantau apakah jumlah barang yang akan dibeli pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan apakah terjadi kendala dalam proses pengadaan yang nantinya menghambat ketersediaan barang dan jasa.

Bersama melawan virus corona 

Saat tengah fokus menangani bencana akibat penyebaran Covid-19, pemerintah tentu tak punya cukup sumber daya untuk melakukan pengawasan. Untuk itu, pemerintah perlu melihat masyarakat sipil sebagai “sekutu” yang dapat membantu menganalisis kesiapasiagaan pemerintah, memastikan sumber daya yang ada dialokasikan secara efektif dan efisien, serta menciptakan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.

Saat pemerintah membuka informasi kebutuhan dalam merespon krisis yang tengah berlangsung, peluang partisipasi warga dan kalangan pebisnis pun dapat terbuka untuk bergerak membantu pemerintah. Warga dan pebisnis dapat menggeser sumber daya yang mereka miliki. Contohnya, warga atau bahkan kelompok pebisnis bisa menyumbang pembelian APD atau berkontribusi untuk produksi APD untuk tenaga medis – tentunya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Tak sekadar dibuka, informasi tentang perkembangan pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 lewat pengadaan barang dan jasa perlu tersedia secara serta merta (real time). Ini akan memberi kemudahaan kepada publik bahkan rumah sakit rujukan untuk melacak sudah sejauh mana proses pengadaan berjalan, kapan barang akan tersedia, berapa jumlahnya, dan apakah sudah mencukupi kebutuhan. Jika ternyata belum, masyarakat dapat menginformasikan kembali kepada pemerintah tentang kekurangan itu. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih mudah melakukan pemetaan kebutuhan dan proses pemenuhan alat kesehatan dapat terus berjalan.

Bagi masyarakat sipil, transparansi pemerintah membuka peluang untuk ikut serta menganalisis dan memantau kesesuaian harga barang dengan mutu dan spesifikasi yang dijanjikan. Proses ini dapat membantu pemerintah untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa agar terbebas dari penyimpangan dan konflik kepentingan. Persaingan usaha yang sehat di antara penyedia pun dapat terjaga.

Tidak hanya itu, masyarakat sipil juga dapat membantu warga yang lebih luas dengan memetakan tak hanya jumlah alat medis yang tersedia dan akan dibeli tetapi juga persebarannya. Dengan begitu, warga dapat mengetahui status ketersediaan kamar, termasuk jumlah tempat tidur, ventilator, dan unit ICU di rumah sakit rujukan. Warga yang positif terjangkit virus corona baru pun dapat mengetahui dengan cepat rumah sakit yang siap sedia tanpa perlu keluar rumah dan khawatir terpapar virus.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dapat mempercepat upaya penanggulangan penyebaran virus corona baru dan menekan jumlah korban secara klinis maupun sosial-ekonomi. Untuk mewujudkan itu, pemerintah harus bersikap transparan, membuka data dan informasi penanggulangan Covid-19 secara rinci. Tak hanya dapat meningkatkan  kepercayaan publik, masyarakat sipil dan pebisnis pun dapat memanfaatkan untuk membantu pemerintah memulihkan keadaan.