Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

July 24, 2019

Industri ekstraktif merupakan salah satu sektor di Indonesia yang penuh ketertutupan. Publik masih kesulitan memperoleh dokumen kontrak dan izin usaha pertambangan (IUP). Tak sedikit pula yang bersikukuh bahwa dokumen izin tak boleh dibuka dengan alasan mengganggu persaingan usaha. Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah menyebutkan bahwa dokumen-dokumen itu merupakan informasi publik.

Situasi di atas terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), wilayah yang terkenal sebagai lumbung tembaga terbesar di Indonesia. Keterbukaan informasi publik di provinsi ini tergolong rendah. Berdasarkan hasil evaluasi Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, pelaksanaan keterbukaan informasi publik NTB tergolong “tidak informatif”, nilainya hanya mencapai 37,64 dari 100 pada tahun 2017. Penyebabnya adalah minimnya kualitas informasi dan data yang tersedia serta inkonsistensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2018, kondisi keterbukaan informasi di Provinsi NTB mengalami peningkatan. Nilai keterbukaan informasi naik 9.32 poin menjadi 46,96/100.  Walau tak signifikan, perbaikan ini merupakan angin sejuk bagi upaya mendorong keterbukaan informasi di sektor ekstraktif di wilayah itu. Meski begitu, pemerintah daerah dan masyarakat lokal masih perlu bekerja keras untuk mengembangkan berbagai inovasi demi mewujudkan keterbukaan perizinan tambang.

Agar upaya perbaikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, Hivos Southeast Asia merasa perlu mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang perwujudan keterbukaan kontrak dan izin tambang di Provinsi NTB. Untuk itu, Hivos Southeast Asia menggandeng Publish What You Pay (PWYP) Indonesia untuk melakukan kajian dasar terhadap kondisi keterbukaan informasi di wilayah itu.

Apa saja tantangan dan peluang yang Provinsi NTB miliki guna mewujudkan keterbukaan kontrak dan perizinan pertambangan? Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk mendukung hal itu? Cari tahu jawaban selengkapnya di Laporan Kaji Cepat: Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disusun PWYP Indonesia dan SOMASI NTB di bawah ini.


 

Judul buku          : Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tanggal                 : 2019

Penulis                 : Johan Rahmatulloh dan Rizky Ananda Wulan Sapta Rini

Penerbit              : Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Jenis                      : pdf

 

UNDUH