Perpres Satu Data Indonesia disahkan, Apa Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat?

August 16, 2019

Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada 12 Juni 2019. Pemerintah menerbitkan peraturan itu sebagai upaya mewujudkan tata kelola data yang lebih terstruktur dan terpadu. Lalu, apa manfaatnya bagi warga?

Pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih belum optimal meski pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Warga masih kesulitan mengakses informasi. Dampaknya, mereka tak punya cukup ruang untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan kualitas pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah. Upaya mereka meningkatkan kesejahteraan hidup terhambat. Peluang berkreasi dan mengembangkan diri pun kian terbatas.

Di sektor pengadaan barang dan jasa misalnya, keterbukaan informasi memberi sejumlah manfaat kepada warga. Warga yang telah memahami informasi dapat ikut serta membantu pemerintah untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang disediakan sepadan dengan sumber daya dan jumlah anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, warga pun memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagai penyedia atau pemasok, dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga lain di lingkungannya.

Sayangnya, menurut riset Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), informasi dan data tentang pengadaan barang dan jasa masih sulit diakses. Data tersebut tidak tersedia di satu tempat, melainkan tersebar di masing-masing unit pelaksana pengadaan dan 689 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berbeda.

Hivos percaya, penerbitan Perpres Satu Data Indonesia mampu mempercepat penyelesaian persoalan itu dan menjadi salah satu kunci mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perpres ini telah memandatkan pemerintah untuk menyediakan informasi dan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Kebijakan ini juga sudah mengatur standar data yang merujuk pada prinsip Satu Data Indonesia: harus memenuhi standar data, memiliki metadata, konsisten dan tersimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik, serta menggunakan kode referensi dan/atau nomor induk.

Format data seperti itu memungkinkan publik, termasuk organisasi masyarakat sipil (OMS), melakukan analisis data yang kuat dan menciptakan sistem pemantauan pengadaan barang dan jasa di luar portal resmi pemerintah.  Jika data yang berkualitas, lengkap, dan akurat tersedia, masyarakat akan lebih mudah dan tak butuh waktu lama untuk menerjemahkannya menjadi informasi berguna yang mudah dipahami dan ditindaklanjuti. Berbekal itu, masyarakat pun dapat lebih berdaya dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Bila pemerintah mengimplementasikannya dengan baik, Perpres Satu Data Indonesia juga memberi manfaat bagi warga yang berkecimpung di dunia bisnis penyedia barang dan jasa, termasuk para pengusaha kecil dan menengah. Keterbukaan informasi dan data pengadaan barang dan jasa, termasuk dokumen kontrak, dapat menciptakan kompetisi dan iklim investasi yang sehat, serta mengurangi praktik monopoli. Hal itu juga memberi peluang yang sama kepada warga pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bersaing mendapatkan proyek dari pemerintah. Kesempatan UMKM mengembangkan bisnis pun semakin terbuka lebar.

Meski sudah satu langkah lebih maju, upaya mewujudkan keterbukaan kontrak di sektor pengadaan barang dan jasa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga belum berhenti. Ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Masyarakat sipil masih perlu meningkatkan kapasitas dalam mengawasi, menganalisis, serta mengkontekstualisasikan data pengadaan barang dan jasa yang kompleks menjadi informasi yang mudah dimengerti dan dapat langsung digunakan oleh warga. Pemerintah pun tak boleh berhenti berupaya mewujudkan keterbukaan di sektor pengadaan barang dan jasa, dengan memastikan bahwa data yang tersedia sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, berdasarkan prinsip transparansi dan efisiensi maksimum.