Selayang Pandang Keterbukaan Kontrak di Indonesia

June 27, 2019

Indonesia mulai menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sejak tahun 2010 yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Selain itu, penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) ini merupakan salah satu upaya mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, para elit politik di Indonesia pun telah menunjukkan ketertarikan yang tinggi untuk membuat proses pengadaan barang dan jasa lebih efisien guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga sudah mewajibkan seluruh lembaga negara untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik dan menerbitkan sejumlah regulasi yang mengatur hal itu, yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Namun, komitmen yang sudah cukup baik itu belum sejalan dengan implementasi peraturan yang ada. Misalnya, meski Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008, informasi dan dokumen di semua tahap pengadaan barang dan jasa tidak dipublikasikan secara online, dan hampir tidak dapat diakses sebagai data terbuka. Secara umum, publik hanya dapat mengakses informasi hingga tahap seleksi, sementara informasi tentang keputusan, kinerja, dan penghentian tidak tersedia. Selain itu, peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa masih terfragmentasi, dan belum terpadu sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum.

Untuk mengetahui gambaran singkat mengenai kondisi keterbukaan kontrak di Indonesia, mulai dari kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, kerangka hukum, dan instusi terkait, silahkan lihat laporan di bawah ini yang telah disusun oleh Tim Program Open Up Contracting Hivos.

Perlu dicatat, laporan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi keterbukaan kontrak di Indonesia pada tahun 2016. Mengingat cakupannya yang sempit, laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberi penilaian mengukur, atau membandingkan kondisi keterbukaan kontrak antar negara.


UNDUH