Melawan Praktik Pungli di Sekolah

Oleh: Anisa Nindiahayati[1], PATTIRO Semarang

 

“Saya hanya ingin memperjuangkan hak anak saya. Saya sudah sampaikan keyakinan soal pungutan liar (pungli) itu di depan wali murid lain. Tapi, saya justru tidak mendapatkan dukungan mereka. Akhirnya, saya putuskan untuk lapor sendiri ke Dinas Pendidikan,” tutur Deviana Widyawati pada 21 Agustus 2019.

Deviana adalah seorang ibu dari anak berusia sembilan tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia aktif terlibat di berbagai kegiatan kelurahan, mulai menjadi kader posyandu hingga forum kesehatan kelurahan (FKK). Ia merupakan warga Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang berani melaporkan dugaan pungutan liar di sekolah anaknya.

Keberaniaan Deviana melaporkan dugaan pungli itu tidak datang begitu saja. Awalnya, ia tidak tahu dan bahkan tidak tertarik dengan urusan perencanaan dan penganggaran keuangan termasuk di isu pendidikan. Sikap itu berubah setelah Deviana ikut diskusi kelompok dan pelatihan warga terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilaksanakan PATTIRO Semarang. Pelatihan itu merupakan bagian dari program SPEAK (Strengthening Public services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit network) yang pelaksanaannya didukung oleh Hivos dan Uni Eropa. Secara umum, melalui program SPEAK, Hivos berupaya memampukan kelompok terpinggirkan, terutama perempuan, untuk terlibat di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, program ini juga meningkatkan kapasitas kelompok perempuan dalam melakukan pengawasan guna mendorong perbaikan akuntabiitas pengadaan barang dan jasa dan pelayanan publik.

Di dalam diskusi dan pelatihan itu, Deviana terpapar informasi tentang alur pendanaan dan jumlah anggaran pendidikan di Kota Semarang yang selalu meningkat selama beberapa tahun terakhir. Ia pun mulai berpikir kritis, mempertanyakan apakah permintaan dana tambahan dari pihak sekolah anaknya termasuk pungli.

Keresahan itu mendorong Deviana untuk mengumpulkan data dan menggali informasi lebih dalam mengenai permintaan dana tersebut. Ia pun menghubungi PATTIRO Semarang, datang ke kantornya sambil membawa data, dan meminta penjelasan mengenai pungli. “Saya minta bantuan ke PATTIRO Semarang dan dapat arahan untuk mengajak wali murid lain komplain ke sekolah,” pungkasnya.

Sayangnya, ajakan Deviana ditolak wali murid lain. Dia justru diacuhkan. “Mereka diam saja. Ngga berani. Ada yang underestimate tapi ada juga yang berterima kasih,” akunya.

Meski tanpa dukungan wali murid lain, Deviana tidak patah semangat. Bukti pungli yang ia miliki justru makin mendorong dan menambah kepercayaan dirinya untuk terus berjuang. Berbekal bukti di tangan, Deviana lalu melaporkan dugaan pungli tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Akhirnya, perjuangan Deviana berbuah manis. Permintaan uang oleh pihak sekolah kepada wali murid terbukti sebagai pungli. Dinas Pendidikan Kota Semarang pun memberi teguran kepada pihak sekolah yang lalu membatalkan penarikan dana dari para wali murid. Bahkan, ketua paguyuban orang tua murid di sekolah itu yang terlibat praktik pungli pun mengundurkan diri. Pihak sekolah juga tak lagi berani untuk meminta biaya tambahan apapun kepada wali murid.

Deviana berharap, keberhasilannya menghentikan praktik pungli di sekolah anaknya menginspirasi perempuan-perempuan lain untuk mempelajari perencanaan dan penganggaran. “Harapan saya, kelompok perempuan bisa lebih aktif mengawasi pelayanan publik dan tidak takut lagi melaporkan aduan dan temuan kepada pihak berwenang. Ini penting sehingga peran kelompok perempuan tidak lagi termarjinalkan,” tegas Deviana.

 

 

[1] Penulis adalah seorang program asisten di PATTIRO Semarang yang terlibat di dalam implementasi Proyek SPEAK (Strengthening Public services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit network).