Menumbuhkan UMKM dengan Keterbukaan Informasi

Dengarkan audionya:

 

Selama ini pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang masih didominasi oleh perusahaan berskala besar. Ini membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih sering menjadi penonton semata.

Padahal UMKM tumbuh subur di Semarang. Penggiatnya berkecimpung di berbagai sektor, mulai dari kuliner sampai penyedia jasa. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mencatat ada lebih dari 16 ribu UMKM terdaftar pada 2019. Angka ini melonjak tajam dari sebelumnya hanya ada 996 UMKM terdaftar pada 2015.

Namun, dominasi perusahaan besar tersebut mulai terkoreksi sejak Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang menggulirkan program Open Contracting. Dengan dukungan dari Hivos Southeast Asia, program Pattiro Semarang yang dimulai sejak Maret 2019 ini berkoordinasi dengan Pemkot agar membuka kesempatan bagi UMKM untuk terlibat di pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Pattiro Semarang juga aktif mendampingi UMKM agar produknya bisa masuk sistem e-katalog.

Pada dasarnya, UMKM punya peran penting dalam memutar perekonomian rakyat. UMKM juga menjadi garda terdepan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Payung hukum untuk memfasilitasi keterlibatan UMKM juga sudah tersedia, misalnya lewat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 4 peraturan ini memandatkan agar peran UMKM ditingkatkan.

Payung hukum untuk memfasilitasi keterlibatan UMKM juga sudah tersedia, misalnya lewat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 4 peraturan ini memandatkan agar peran UMKM ditingkatkan.

Namun, meski Pemkot Semarang sebenarnya sudah membangun sistem e-katalog yang membuka peluang proyek pengadaan dan jasa kepada masyarakat luas, pesertanya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang bermain dalam sektor penyedia aspal, beton, atau mesin elektronik. Program Open Contracting yang diinisiasi Pattiro Semarang bertujuan untuk mengatasi masalah ini.

Prosesnya memang tidak mudah. Ella Cahyaning Maghfuroh dari Pattiro Semarang menceritakan pihaknya harus bolak-balik menemui Sekretaris Daerah (Setda) Kota Semarang dan dinas-dinas terkait untuk mengampanyekan program Open Contracting.

“Pemkot sebenarnya antusias. Hanya saja mereka terkendala soal standarisasi produk UMKM,” kata Ella.

Karena itu penyusunan standard operating procedure (SOP) menjadi penting untuk mengatasi persoalan standar produk ini. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Pertama-tama diperlukan SOP makro, yang kemudian harus dijabarkan lagi lewat beberapa SOP mikro. Total ada 13 SOP mikro yang harus dikerjakan Pemkot Semarang dan Pattiro Semarang. Ini misalnya SOP soal pengajuan surat permohonan, pengumuman pengadaan, pemilihan penyedia, pengumuman pemesanan, dan lain sebagainya.

Penyusunan SOP mikro inilah, menurut Ella, yang paling banyak menyita waktu. Terlebih, penyusunan SOP tidak boleh sembarangan. Satu sisi SOP mensyaratkan standar teknis pelaksanaan program yang mendetail. Tapi di sisi lain SOP ini juga tidak boleh sampai menyulitkan pelaku UMKM.

Titik terang mulai terlihat sekitar awal 2020 ketika Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membeberkan rencana membangun sistem e-katalog pengadaan makanan dan minuman. Meski diinisiasi oleh satu instansi tertentu, sistem pengadaan yang dinamakan Gulo Asem ini bisa dipakai oleh seluruh instansi di lingkup Pemkot Semarang.

Gulo Asem menjadi semacam marketplace di mana UMKM bisa memasarkan produknya secara luas. Pangsa pasarnya tidak lain adalah instansi pemerintah yang biasa membutuhkan katering untuk menunjang aktivitas rapat dan kegiatan lainnya.

“Sistem e-katalog makanan dan minuman ini menarik karena anggarannya selalu ada setiap tahun. Pemkot juga pasti butuh untuk menunjang rapat,” ujar Ella.

Asistensi UMKM

Pekerjaan rumah selanjutnya adalah meyakinkan UMKM di Kota Semarang bisa terlibat dalam sistem e-katalog ini. Pada Maret 2020, Pattiro Semarang menggelar diskusi kelompok terarah yang dihadiri oleh perwakilan UMKM di setiap kecamatan dan sejumlah instansi terkait. Ada sekitar 11 UMKM yang mengikuti acara ini dan mereka menunjukkan antusiasme.

Tentu saja, antusiasme saja tidaklah cukup. Ada kendala-kendala lain yang mesti diselesaikan. Kendala pertama adalah mengenai syarat administrasi peserta. Sistem e-katalog mewajibkan UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar di Gerakan Terintegrasi Koperasi dan Usaha Mikro (Gerai Kop Mi). Sementara itu, tidak semua UMKM mengerti bagaimana mengurus persyaratan tersebut.

Serangkaian pelatihan pun digelar untuk mengedukasi UMKM. Pattiro Semarang juga mendampingi para UMKM untuk mengurus syarat administrasi seperti NIB dan Gerai Kop Mi. Selanjutnya, produk UMKM tersebut akan dikurasi sebelum akhirnya bisa terpampang di portal Gulo Asem.

Namun, dalam prosesnya pemilik usaha kerap kesulitan saat ingin mengurus syarat administrasi tersebut. “Admin di kantor kecamatan tidak tahu soal program Gerai Kop Mi,” cerita Ella. “Informasi belum terintegrasi hingga di tingkat kecamatan,” lanjutnya.

Akibatnya, pemilik UMKM harus bolak-balik ke kantor kecamatan untuk mengurus NIB dan mendaftar Gerai Kop Mi. Ella menceritakan sejauh ini Pattiro Semarang telah membantu empat pemilik UMKM untuk mendaftar di Gulo Asem.

Skala lebih besar

Keberadaan aplikasi Gulo Asem menjadi sinyal positif keterbukaan informasi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Semarang. Sebelum ada e-katalog, instansi pemerintah mengandalkan jaringan perkenalan dalam pengadaan barang. Ini, menurut Ella, berpotensi menimbulkan kecurangan dan menutup peluang UMKM untuk bersaing secara sehat.

Keberadaan aplikasi Gulo Asem menjadi sinyal positif keterbukaan informasi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Semarang

Gulo Asem, pada konteks ini, membuat informasi tender bisa lebih terbuka sehingga UMKM punya kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses tersebut. Di sisi lain, proses pengawasan juga bisa lebih mudah dilakukan.

Ella menuturkan fokus Pattiro Semarang saat ini memang baru merambah pada sektor pengadaan makanan dan minuman. Sebab, menurutnya, pemain UMKM di sektor ini sangat banyak dan kebutuhannya selalu berulang. Kendati demikian, ke depannya tidak menutup kemungkinan program ini akan dikembangkan ke sektor lainnya.

Gulo Asem memang baru beberapa bulan berjalan. Sekretaris Daerah Kota Semarang juga telah merilis surat edaran kepada para instansi untuk memanfaatkan aplikasi ini. Ke depan, inisiatif positif semacam ini perlu lebih dikembangkan hingga pada skala yang lebih besar. Sebab dengan keterbukaan informasi, kita bisa mendukung pelaku usaha kecil sekaligus mengimbangi dominasi perusahaan besar.