UMKM penyandang disabilitas harus lebih dilibatkan

Dengarkan audionya:

 

Terlahir dari keluarga pengusaha kuliner, insting wirausaha Laily Linda Fatmawati (40 tahun) sudah terasah sejak remaja. Saat masih SMA ia sudah mulai berjualan aneka camilan dan kue kering. Pelanggannya tak lain adalah kawan dan tetangganya sendiri.

Lambat laun bisnis yang digelutinya ini kian berkembang. Hanya bekerja sendiri pada awalnya, hingga kini ia punya 10 orang karyawan. Pada 2009 ia pun mendaftarkan lini usahanya ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Sejak itu, ia tidak hanya membesarkan usahanya tapi juga aktif di komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Laily mulai rajin mengikuti pelatihan-pelatihan, baik yang diadakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang maupun oleh Universitas Diponegoro. Aktif di komunitas memberi banyak manfaat bagi usahanya.

Alhamdulillah sejak ikut di komunitas itu kami sering dapat bantuan. Pelanggan juga makin banyak,” kisahnya.

Perjuangan Laily sejatinya tidak mudah. Ia seorang tuna daksa sejak lahir. Sebagai seorang disabilitas ia sadar bahwa komunitasnya kerap dipinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Sebab itulah, dengan semangatnya yang tinggi, ia berfokus memberdayakan komunitas disabilitas dengan merekrut mereka sebagai pegawai dalam menjalankan bisnisnya.

Laily berfokus memberdayakan komunitas disabilitas dengan merekrut mereka sebagai pegawai dalam menjalankan bisnisnya

Saat ini Laily juga aktif menjadi Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Semarang. Ia rajin mengadvokasi hak-hak komunitas difabel baik dari sisi regulasi maupun dukungan fasilitas.

“Saya rutin komunikasi dengan Pak Walikota untuk mendorong Perda Disabilitas,” ujarnya.

Keterbukaan informasi

Kelompok disabilitas masih belum mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Laily menceritakan Pemkot memang rutin mengadakan pelatihan dan lokakarya bagi kelompok disabilitas, namun segalanya masih sangat seadanya. Peserta yang diajak itu-itu saja. Padahal, masih banyak individu disabilitas lainnya yang perlu disertakan.

“Komitmen dari atasan sebetulnya sudah bagus, tapi instruksinya belum dijalankan sampai ke perangkat di tingkat bawah,” ujarnya.

Keterlibatan UMKM milik kelompok disabilitas dalam pengadaan barang dan jasa juga masih sangat kurang. Informasi tender, menurut Laily, sering kali tidak sampai kepada pelaku UMKM ini. Akibatnya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa terlibat.

Padahal, banyak individu disabilitas yang punya potensi. Tidak sedikit kawan-kawan difabel Laily yang punya keahlian untuk membuat kerajinan tangan. Namun, ketiadaan akses membuat produk mereka kurang dikenal.

Tidak sedikit kawan-kawan difabel Laily yang punya keahlian untuk membuat kerajinan tangan. Namun, ketiadaan akses membuat produk mereka kurang dikenal.

Laily sendiri sudah pernah meminta kepada pemangku kebijakan agar UMKM milik individu disabilitas bisa difasilitasi dalam UMKM Center Kota Semarang. Ia berharap upaya ini bisa membantu mengurangi hambatan yang dihadapi komunitas disabilitas, dan tentunya sekaligus bisa meningkatkan omzet usaha mereka. Sayangnya, sampai saat ini belum ada tanggapan serius dari Pemkot.

“Padahal kalau produk handycraft teman-teman bisa diperkenalkan secara luas akan meningkatkan gairah produksi,” ujar Laily.

Kurangnya keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Semarang sebenarnya bukan dialami oleh UMKM milik individu disabilitas saja. Sebab, UMKM secara umum sampai saat ini memang belum dilibatkan secara masif. Sistem e-katalog yang ada baru membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk ikut serta.

Untuk mengatasinya, salah satu upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang meluncurkan aplikasi Gulo Asem. Ini semacam marketplace tempat UMKM bisa menjajakan produknya secara daring agar bisa dipilih oleh instansi yang ada di bawah Pemkot Semarang.

Laily sendiri juga sudah mendaftarkan bisnisnya di aplikasi ini. Kendati, menurutnya, proses pendaftarannya masih ada kendala birokrasi dan informasi. Saat hendak mendaftar di Gerakan Terintegrasi Koperasi dan Usaha Mikro (Gerai Kopi Mi), misalnya, petugas di tingkat kecamatan bahkan belum tahu soal program ini.

“Padahal sebenarnya ini bisa jadi kesempatan bagus untuk UMKM agar bisa terlibat di pengadaan barang dan jasa,” ia menambahkan.

Ke depan, ia berharap agar UMKM bisa lebih dilibatkan dalam aktivitas pemerintahan Pemkot Semarang. Ini misalnya bisa dilakukan lewat pelatihan-pelatihan atau informasi tender yang lebih terbuka. “Misalnya kalau ada pelatihan tolonglah disertakan perwakilan disabilitas di tiap kelurahan,” usulnya.

“Kalau informasinya terbuka kami (UMKM) juga jadi semangat buat produk,” pungkas Laily.

Ia berharap agar UMKM bisa lebih dilibatkan dalam aktivitas pemerintahan Pemkot Semarang. Ini misalnya bisa dilakukan lewat pelatihan-pelatihan atau informasi tender yang lebih terbuka