• news

    Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada 12 Juni 2019. Pemerintah menerbitkan peraturan itu sebagai upaya mewujudkan tata kelola data yang lebih terstruktur dan terpadu. Lalu, apa manfaatnya bagi warga? Pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih belum optimal meski pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun […]

    August 16, 2019
  • news

    Keterbukaan kontrak adalah tentang membuka data dan dokumen terkait keseluruhan proses kontrak agar dapat digunakan kembali oleh publik. Proses penyusunan kontrak yang transparan, adil, dan efisien, memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat. Mereka mendapat pengetahuan yang lebih jelas tentang bagaimana dana pajak dialokasikan untuk barang dan jasa yang mereka butuhkan dan gunakan. Proses kontrak yang lebih […]

    July 26, 2019
  • news

    Kota Semarang adalah salah satu daerah di Indonesia yang mendukung implementasi keterbukaan kontrak. Kota ini memiliki modal kuat untuk berhasil: pemerintah yang progresif dan masyarakat sipil yang aktif. Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat sipil, diwakili PATTIRO Semarang, hadir di pertemuan LOCI Kick-Off pada 28 Mei lalu di Ottawa, Kanada untuk berbagi pengalaman mempromosikan inisiatif keterbukaan […]

    July 17, 2019
  • news

    Masyarakat sipil dan lembaga pers yang aktif berpartisipasi mengawal proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aset untuk mewujudkan keterbukaan kontrak. Hanya saja, keduanya belum mampu menjalankan peran tersebut secara maksimal, terhambat minimnya kapasitas dan pengetahuan. Melalui program Open Up Contracting, Hivos Southeast Asia berupaya memampukan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan jurnalis, khususnya di tingkat […]

    June 27, 2019
  • news

    Proses perencanaan dan pengelolaan proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan efisien sehingga merugikan negara. Pada tahun 2017, Indonesia kehilangan dana sebesar Rp 1,5 triliun akibat korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mempersempit ruang penyimpangan dan korupsi di sektor pengadaan barang […]

    June 27, 2019
  • news

    Indonesia mulai menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sejak tahun 2010 yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Selain itu, […]

    June 27, 2019