• news

    Civil society and journalists who actively participate in monitoring government’s procurement projects are assets to help promote open contracting initiatives. However, the lack of capacity and knowledge on this matter inhibit them to serve their roles optimally. Through the Open Up Contracting program, Hivos Southeast Asia seeks to empower the civil society organizations and journalists, […]

    June 27, 2019
  • news

    Masyarakat sipil dan lembaga pers yang aktif berpartisipasi mengawal proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aset untuk mewujudkan keterbukaan kontrak. Hanya saja, keduanya belum mampu menjalankan peran tersebut secara maksimal, terhambat minimnya kapasitas dan pengetahuan. Melalui program Open Up Contracting, Hivos Southeast Asia berupaya memampukan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan jurnalis, khususnya di tingkat […]

    June 27, 2019
  • news

    Indonesia lost around 1.5 trillion IDR or approximately 106 million USD  to corruption in public procurement in 2017. The amount is equivalent to the salary of 385 thousand employees with minimum wage in Jakarta.  Indonesia Corruption Watch (ICW) stated the financial loss occurred due to lack of transparency and accountability in the procurement planning and […]

    June 27, 2019
  • news

    Indonesia began implementing the electronic procurement (e-Procurement) policy in 2010 marked by the issuance of Head of National Public Procurement Agency Regulation Number 2 of 2010 concerning Electronic Procurement Service. This is an effort to accelerate corruption eradication and improve transparency and accountability in government’s spending. The implementation of the Electronic Procurement Service is also […]

    June 27, 2019
  • news

    Indonesia mulai menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sejak tahun 2010 yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Selain itu, […]

    June 27, 2019
  • news

    Every year, governments around the world spend huge amount of money through public contracts, on everything from office stationery to providing basic services such as health care and education facilities, and infrastructure. However, the concentration of money, government discretion, and corporate influence in providing people’s needs makes public contracting prone to corruption – and the impacts […]

    June 27, 2019
  • news

    Saat terjadi korupsi proyek pengadaan barang dan jasa, masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan. Hak warga untuk memperoleh pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan identitas diri secara administrasi pun tak bisa terpenuhi. Pemerintah di seluruh dunia menggelontorkan dana dalam jumlah besar melalui kontrak kerja sama setiap tahunnya dengan pihak ketiga. Hal tersebut untuk memenuhi […]

    June 27, 2019